Usulan untuk presiden RI 2014 terpilih

3 KEBIJAKAN FUNDAMENTAL DAN STRATEGIS BAGI NKRI

Pemilihan presiden tinggal di depan mata. Apakah presiden berikutnya hanya menambah daftar kepala Negara, namun tidak terlalu banyak membuat perubahan positif bagi bangsa Negara dan rakyat Indonesia? Semua berpulang pada kebijakan yang akan diambil nanti.

Sekedar berandai-andai, kami mencermati, ada 3 kebijakan fundamental dan strategis yang perlu dilakukan untuk membuat perbaikan besar bagi Negara dan Bangsa ini.

PERTAMA, selamatkan rupiah! 

menyelamatkan rupiah sama dengan menyelamatkan ekonomi rakyat, negara, bangsa dan tanah air sekaligus. Bagaimana caranya?

Standarkan rupiah dengan emas (gunakan kurs tetap-emas). Untuk setiap rupiah yang beredar, negara harus punya stok emas dalam nilai yang sama. Rasanya ini tidak terlalu sulit mengingat bumi kita memiliki cadangan emas yang sangat besar. Pemerintah hanya boleh menambah uang beredar bila ada tambahan stok emas. Dengan demikian pada waktu kapanpun nilai rupiah akan selalu sama dengan  nilai emas. Dengan kata lain, nilai rupiah tidak akan pernah turun.

Apabila pendapatan seseorang pada tahun ini cukup untuk membeli sejumlah barang tertentu, maka pendapatan dengan jumlah yang sama juga cukup untuk membeli barang yang sama 10 bahkan 20 tahun yang akan datang. Demikian pula dengan aset-aset yang ada dalam NKRI, akan memiliki nilai yang sangat stabil dari waktu ke waktu.

Apabila suatu saat harga emas dunia naik, maka nilai rupiah juga akan turut naik (sebenarnya saat itu yang terjadi adalah penurunan rata-rata nilai mata uang dunia, namun rupiah tidak ikut turun). Nilai rupiah dan seluruh asset dalam NKRI akan sangat stabil dibanding mata uang negara-negara lain yang tidak bersandar pada emas.

Dampak lain adalah, di Indonesia tidak ada lagi yang akan membeli emas batangan untuk investasi. Mereka hanya membeli emas untuk perhiasan dan dalam jumlah seperlunya, tidak untuk disimpan dan dijual kembali untuk mendapat selisih harga. Perilaku memborong emas untuk dijual kembali adalah perilaku yang merusak. Seolah-olah saat harga emas naik karena hukum permintaan, mereka mendapat keuntungan selisih harga. Sebenarnya yang terjadi adalah penurunan nilai rupiah. Yang dia peroleh hanya tidak rugi, bukannya untung. Sebaliknya masyarakat sisanya yang tidak turut melakukan pemborongan emas menjadi rugi karena nilai uangnya menurun. Dengan standarisasi rupiah-emas maka perilaku demikian dengan sendirinya tidak akan terjadi lagi.

Mengapa demikian, karena sepanjang waktu, nilai uang selalu sama dengan nilai emas. Menyimpan rupiah sama saja dengan menyimpan emas. Jadi bila mereka membeli emas melebihi kebutuhan, maka mereka rugi sendiri karena adanya biaya jual beli.

KEDUA, memangkas gaji tunai yang diterima oleh semua pejabat negara dan pejabat pemerintahan tanpa kecuali. 

Sebelumnya, ada 2 hal yang perlu diluruskan terlebih dahulu :

a.       Bahwa kemakmuran seseorang tidak ditentukan dari jumlah uang yang diterima atau dikumpulkan, tapi ditentukan dari jumlah yang dibelanjakan. Kualitas konsumsi seseorang menentukan tingkat kemakmuran. Dengan demikian, sebenarnya seseorang lebih perlu memenuhi kebutuhan pada tingkat kualitas tertentu dari pada menerima pendapatan sejumlah tertentu.

b.      Setiap pejabat negara dan pemerintah harus memiliki "kekebalan" (resistensi) dari perilaku buruk (baca : suap). Resistensi tersebut terbentuk minimal dari 2 kondisi :

1.       Semua pejabat harus memiliki tingkat moral tertentu.

2.       Semua pejabat harus terpenuhi kebutuhannya hingga tingkat tertentu.

Tidak setiap orang memiliki tingkat moral yang tinggi. Dibutuhkan standar moral tertentu dan pemeliharaan moral yang berkelanjutan untuk memenuhi kriteria ini. Itu sebabnya, tidak semua orang bisa menjadi pejabat negara. Hanya manusia-manusia khusus yang memiliki tekad dan integritas yang tinggi untuk mengabdi dan melayani masyarakat (public servant) yang bisa menjadi pejabat negara dan pemerintahan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang khusus. Mereka hidupnya tidak material oriented, namun lebih bersifat social oriented dan spiritual oriented. Mereka lebih gembira dengan bekerja untuk meringankan beban orang lain dan sangat berjiwa sosial.

Dengan demikian kita memerlukan sistem penyaringan yang efektif. 

Apabila orang yang tepat telah diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pemeliharaan moral berkelanjutan dan berjenjang yang terpadu. kondisi ini akan mengembalikan fitrah pejabat sebagai pelayan rakyat (civil servant).

Kembali pada langkah kedua di atas, kita memangkas cash income pejabat dan mengganti dengan pemenuhan kebutuhan yang praktis. Setiap pejabat negara dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi harus dipenuhi kebutuhannya hingga tingkat yang memadai sesuai dengan level jabatannya. Negara membelikan seluruh kebutuhan mereka, bukannya memberi mereka uang untuk membeli sendiri kebutuhannya. Efek dari kebijakan ini adalah :

1. Lebih efektif. Setiap rupiah yang dikeluarkan negara untuk memenuhi kebutuhan pejabat, tidak untuk belanja lain.

2. Lebih efisien. Negara bisa membeli banyak kebutuhan yang sama sekaligus dalam jumlah besar sehingga pasti lebih efisien.

3. Tidak ada lagi perlombaan ingin kaya dengan menjadi pejabat. Kampanye yang menghambur-hamburkan dana tidak lagi akan terjadi. Politik uang, penyelewengan dana partai politik, politik dagang sapi dan lain 2 dengan sendirinya akan menurun secara drastis. Semua pihak akan menyadari bahwa (menjadi) pejabat tidak memiliki banyak uang (bahkan uang tunai mereka lebih sedikit dibanding rata-2 masyarakat).

4. Dengan sendirinya terbentuk sistem saringan seleksi pejabat di mana relatif hanya orang-orang yang memiliki karakter yang sesuai (tekad dan integritas yang tinggi untuk menjadi pelayan masyarakat) saja yang akan mengajukan diri. Orang-orang yang menginginkan kekayaan berlimpah tidak akan punya keinginan jadi pejabat. Para pejabat juga akan lebih sulit melakukan korupsi. Karena uang / rekening tunai amat kecil maka ketika terjadi penambahan jumlah besar akan lebih mudah terlacak.

Apakah langkah ini menjadikan tidak ada seorangpun yang bersedia menjadai pejabat? Pasti tidak demikian. Seperti disebutkan di atas, meski “gaji tunai” mereka sedikit, Negara wajib menjamin seluruh kebutuhan mereka dan keluarganya, dengan menyediakan seluruh fasilitas secara gratis : papan, pangan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, liburan, dll. Mereka tidak boleh dipusingkan dengan masalah-masalah tersebut. Pejabat tidak boleh pusing anaknya akan sekolah di mana, keluarganya yang sakit berobat di mana, dan seterusnya. Negara berterima kasih kepada mereka dengan memenuhi kebutuhan dan kemakmuran (tentunya secara berjenjang).

Pendek kata, langkah kedua ini dengan sangat efektif akan memudahkan tercipta pemerintahan yang bersih sekaligus efisien.

KETIGA, yang perlu dikerjakan adalah menerapkan sistem zakat dalam pajak. 
Sebelumnya, mari kita sedikit telaah urgensi zakat bagi sosial ekonomi, mikro dan makro.

Pada prinsipnya, kemakmuran ekonomi dalam satu wilayah tertentu berbanding jumlah penduduk dalam wilayah yang sama bernilai 100%. Dengan demikian apabila ada sedikit orang yang mengambil / menikmati kemakmuran dalam jumlah yang amat besar, maka akan mengakibatkan sejumlah besar sisanya harus cukup berbagi sisa kemakmuran dlm jumlah yang amat kecil.

Mari kita sederhanakan persoalan ini dengan contoh yang mudah. Contoh, sebuah rumah dihuni oleh 7 anggota keluarga: ayah, ibu, kakek, nenek, seorang anak yang sudah dewasa, seorang anak remaja dan seorang bayi. Dalam rumah tersebut terdapat satu galon air. Masing-masing mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Tentunya anak yang dewasa memerlukan air lebih banyak daripada adiknya yang masih bayi. Demikian pula seorang nenek memerlukan air minum tidak sama dengan ayah yang bekerja. Selain memiliki kebutuhan, masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda untuk mendapatkan air minum.

Diasumsikan bahwa satu galon air cukup untuk kebutuhan minum seluruh anggota keluarga dalam 1 hari. Namun, jika di antara anggota keluarga yang lebih kuat menggunakan kekuasaannya untuk mengambil air sangat banyak melebihi kebutuhannya, maka satu galon tidak lagi cukup untuk memenuhi keluarga pada hari itu. Lebih parah lagi jika terdapat anggota keluarga yang membuang-buang air minum dengan percuma, atau membuat simpanan air sendiri, maka akan ada anggota keluarga yang kehausan karena tidak mendapat bagian yang cukup.

Hal yang sama terjadi dalam sebuah Negara. Dengan asumsi tidak ada pertumbuhan ekonomi, maka seluruh penduduk harus berbagi atas jumlah kemakmuran tertentu. Dalam kajian ekonomi kita dihadapkan dengan masalah pemerataan ekonomi dan kesenjangan ekonomi.

Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap / mengambil / mendapatkan manfaat ekonomi. Sehingga untuk menjamin kalangan yang lemah supaya dapat hidup pada tingkat kesejahteraan tertentu, dibutuhkan peran pemerintah. Namun, adalah kurang tepat apabila pemerintah membatasi kemampuan income orang kaya. Harus ada mekanisme untuk "mengambil kembali" sebagian dari kelebihan (wealthy excess) dari orang kaya yang nantinya dipergunakan pemerintah untuk membantu kalangan miskin untuk hidup pada level yang layak.

Sebagaimana prinsip zakat, maka pajak dikenakan kepada :

1.      Orang yang memiliki kekayaan di atas jumlah tertentu.

2.     Tarifnya dikenakan pada seluruh excess kekayaan (bukan pendapatan). Di dalamnya meliputi uang tunai, rekening, termasuk rumah (di luar rumah utama yang titempati), tanah, mobil ke-2 dst, dsb.

Dengan demikian meskipun Negara tidak membatasi penerimaan warga Negara, namun kekayaan  yang dimiliki setiap waraga negara dengan sendirinya akan terbatas. Semakin besar kekayaan yang dimiliki, maka jumlah pajak akan semakin besar, sehingga akan ada titik equilibrium, di mana penambahan income akan sama atau lebih kecil dari jumlah pajak. Orang yang kaya akan berhati-hati membeli emas, tanah, rumah, mobil dll di luar kebutuhan, karena akan dikenai pajak setiap tahunnya, sehingga mereka mengerti bahwa itu bukan investasi, tapi justru akan mengurangi kekayaan mereka (investasi negatif).

Efek kebijakan ini adalah :

1.       Pemerataan ekonomi. Tidak terjadi lagi sekelompok kecil orang menguasai asset dalam jumlah yang sangat banyak / besar (termasuk tanah dan asset vital lainnya), sehingga mencegah harga menjadi sangat tinggi tak terjangkau oleh kalangan menengah-bawah. Dengan berkurangnya (secara drastis) kegiatan pengumpulan harta, maka mekanisme pasar (supply - demand) akan lebih sehat, dan harga akan turun di level yang realistis.

2.       Memangkas kesenjangan. Sebagian dari pajak yang diambil pemerintah dikembaikan kepada rakyat yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, kelompok ini akan terangkat hingga berada pada standar kemakmuran yang lebih ideal, sehingga gap antara kelompok miskin - kaya menjadi kecil.

Demikian 3 langkah fundamental strategis yang menurut hemat kami akan berpotensi membuat perubahan yang amat besar untuk memperbaiki aspek ekonomi dan pemerintahan yang pada gilirannya akan menyentuh seluruh aspek dalam NKRI.

Semoga bermanfaat.

Wallahu muaffiq ila aqwamit thoriiq.

= Daftar Isi =